Ibadah | Kerja | Makan | Ngeblog

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

1. Pengertian PTSL
PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program.

 Gambar 1. Contoh gambar bidang tanah hasil pengukuran

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik meliputi :
  1. Penetapan batas bidang tanah,  
  2. Pengukuran batas bidang tanah,  
  3. Pemetaan bidang tanah,  
  4. Pengumuman data fisik, 
  5. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah
Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah;

2. Tujuan PTSL
Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya: 
  1. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik;  
  2. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan;  
  3. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan; 
  4. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan; 
  5. Persetujuan batas sebelah menyebelah (asas contradictoir delimitatie) relative lebih mudah dilaksanakan. 
  6. Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran.
3. Dasar Hukum PTSL
Berikut adalah dasar hukum diselenggerakannya program PTSL:
  1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; 
  2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 
  3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
  4. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 
  6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 
  7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 
  10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
  11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
4. Ruang Lingkup Pekerjaan PTSL
Ruang lingkup pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini adalah : 
  1. Ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah 
  2. Metode Pelaksanaan Pengukuran dan pemetaan Bidang tanah 
  3. Petugas Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 
  4. Proses Pengukuran Bidang Tanah dan Pengumpulan Informasi Bidang Tanah 
  5. Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah
  6. Entri data dan integrasi data dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)
  7. Pengumuman 
  8. Kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap 
  9. Pelaporan
5. Sumber Pembiayaan PTSL
Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dapat dibiayai dengan : 
  1. Anggaran Pemerintah Pusat (APBN), 
  2. Anggaran Pemerintah Daerah (APBD), 
  3. Dana desa, 
  4. Swadaya masyarakat,  
  5. Swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),  
  6. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Daftar Pustaka :
Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2016, Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah  Sistematik Lengkap, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.






Labels: Survei dan Pemetaan

Thanks for reading PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Please share...!

6 Comment for "PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)"

Selamat pagi bagaimana struktur di dalam proses pengoperasiannya dalam proyek tersebut..apakah pengajuannya dilakukan masyarakat sendiri ke bpn atau ad yang mengkoordinir dari pihak yang bersangkutan trimakasih

untuk ptsl biasanya setelah dilakukan sosialisasi dari pihak BPN terhadap desa selanjutnya untuk pengumpulan data pemohon akan diurus atau dikoordinir oleh pihak desa terkait

Wah... Mantap ini postingan sangat bermanfa'at gan,, Oia.. ya gan,, kalo boleh tau apa saja persyaratan'y... Soal'y saya beli rumah cuma hanya selembar kertas yg mana tertulis perjanjian penjual dan pembeli, lalu tanda tangan di materai saksi RT setempat.. sudah hampir 5 tahunan, apakah bisa dan memenuhi syarat gan, maklum rumah garapan...

Bisa gan, kalau gak salah yang agan pegang itu Akta Jual Beli..

Kalo sudah ada akta jual beli dan surat kepemilikan tanah (SKT)yang biasanya di buat di kelurahan, ya bisa diajukan ke kantor BPN setempat.. Untuk PTSL biasanya dikoordinir oleh panitia desanya.

saya dapat info dari keluraham saya bahwasanya hasil keluaran sertifikatnya berupa HGB di wilayah saya? mohon penjelasannya. Terima kasih

Back To Top